Kalimantan Tengah Dalam Kemaritiman Indonesia

Kalimantan Tengah merupakan propinsi termuda diantara propinsi-propinsi lain di Kalimantan. Luas wilayahnya yang 153.828 Km² merupakan daerah yang lebih luas dari pulau Jawa yang hanya 134.045 Km². Merupakan daerah yang sebagian besar dataran rendah, bertanah gambut, dan berawa. Hanya di bagian utara saja merupakan dataran tinggi. Propinsi ini memiliki penduduk 1,5 juta jiwa dan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 8 jiwa / Km2. Sebagian besar tanahnya merupakan hutan, perkebunan dan lahan kosong. Dibandingkan dengan Pulau Jawa yang memiliki kepadatan penduduk lebih dari 800 jiwa/ km2 tentu merupakan satu kesenjangan yang demikian  besar bagi persebaran penduduk di Indonesia. Pendapatan perkapitan Kalimantan Tengah sebelum krisis ekonomi 1997 atas harga konstan yakni Rp 1.997.182. Laju pertumbuhan produk domestik bruto ditahun itu 11,85% dan pada tahun yang sama di Indonesia hanya 7,98%.

Sejak sebelum penjajahan Belanda kota-kota di Kalimantan Tengah tumbuh di pedalaman dengan memanfaatkan sungai sebagai prasarana transportasi. Kota-kota muka air (waterfront city) ini tumbuh dari tempat penggergajian kayu dan akumulasi hasil-hasil hutan di pinggir sungai menjadi permukiman yang berkembang menjauhi tepi sungai. Dari sejarah maupun kenyataan yang ada sekarang tidak ada kota di Kalimantan Tengah yang terletak dipinggir pantai dengan pelabuhan lautnya. Bahkan, pada waktu Palangkaraya dibangun sebagai ibukota propinsipun mengambil tempat di pinggir sungai Kahayan di pedalaman. Sehingga, selama ini Kalimantan Tengah dikenal sebagai propinsi di pedalaman Pulau Kalimantan dengan hutan yang saat ini menghadapi bahaya kerusakan.

Padahal, Kalimantan Tengah merupakan propinsi dengan garis pantai sepanjang ± 800 km dan terletak di laut Jawa yang banyak dilalui kapal antara benua Asia dengan Australia maupun kepulauan di lautan pasifik, sangat potensial untuk pertumbuhan kota-kota pantai. Pertumbuhan Kalimantan Tengah yang selama ini terkonsentrasi pada pedalaman menjadikan daerah ini sangat tergantung pada pasang surutnya sungai dan sulit untuk dapat mengembangkan kota-kota besar sebagai pusat pelayanan regional Nusantara. Pengembangan di daerah pedalaman dengan mengandalkan hasil-hasil bumi yang selama ini dilakukan juga membawa dampak negatif berupa kerusakan lingkungan. Bahkan diyakini bahwa jika eksploitasi hutan di daerah pedalaman yang tidak mengindahkan kaidah pelestarian alam, akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan habisnya area hutan sepuluh tahun lagi.